Balibo Film Prohibition Authority Lembaga Sensor
Film Balibo
Balibo Film
Artikel Terkait:
Related Articles:
Jumat, 4 Desember 2009 | 02:57 WIB
Friday, December 4, 2009 | 02:57 pm
KUPANG, KOMPAS.com --Diizinkan atau tidak film "Balibo" yang disutradarai Robert Connolly dan dibintangi artis kelahiran Australia, Anthony Lapaglia, diputar di Indonesia adalah kewenangan Lembaga Sensor Film (LSF).
KUPANG, KOMPAS.com - Allowed or not the movie "Balibo" directed by Robert Connolly and stars Australian-born artist, Anthony LaPaglia, playing in Indonesia is the authority of Film Censorship Institution (LSF).
Mengenai film Balibo adalah kewenangan LSF sebagai lembaga resmi dan tidak ada intervensi dari pihak mana pun, termasuk pemerintah Indonesia, kata Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film (NBSF) Departemen Budaya, Seni, Pariwisata, Cecep S.
Balibo film is about the authority of LSF as a formal institution and there is no intervention from any party, including the Indonesian government, said Director General of Culture Value, Arts, and Film (NBSF) Department of Culture, Arts, Tourism, Cecep S.
Film Balibo mengisahkan peristiwa kematian sejumlah wartawan jaringan televisi Australia di kota Balibo, Timor Timur, 16 Oktober 1975.
Balibo film recounts the death of a number of Australian television network reporter in the town of Balibo, East Timor, October 16, 1975.
Disela rapat koordinasi persiapan Festival Musik Sasando Piala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kupang, Kamis, Cecep menegaskan bahwa larangan pemutaran Balibo adalah untuk menjaga hubungan Indonesia, Australia, dan Timor Leste yang tengah harmonis.
Coordination meetings were interrupted preparation Sasando Music Festival Cup President Susilo Bambang Yudhoyono in Kupang, Thursday, Cecep emphasized that the playback restrictions of Balibo is to maintain relations between Indonesia, Australia and East Timor which was harmonious.
"Ada bagian-bagian tertentu dari film tersebut yang tidak boleh diputar atau ditayangkan karena tidak baik dalam menjaga hubungan kedua belah pihak, misalnya mengingatkan lagi hal-hal yang telah diselesaikan pada masa lalu," katanya didampingi Kepala Dinas Pariwisata NTT Ansqerius Takalapeta dan Bupati Rote Ndao Lorensius Haning.
"There are certain parts of the film that should not be played or shown as not good in keeping the relationship on both sides, such as another reminder that things have been done in the past," said Tourism Office accompanied by the head of NTT and Regent Takalapeta Ansqerius Rote Lorensius Ndao Haning.
Dirjen Cecep mengatakan dalam waktu dekat akan segera diberikan klarifikasi kepada pihak yang berkepentingan mengapa film yang tenar dengan sebutan "Balibo Lima" karena melibatkan lima orang wartawan itu, tidak boleh diputar di Indonesia.
Cecep Director General said in the near future will be given clarification to interested parties why the famous movie called "Balibo Five" because it involves five journalists, should not be played in Indonesia.
"Kita akan segera melakukan klarifikasi kalau memang sangat dibutuhkan. Tetapi prinsipnya pemerintah tidak ingin mengintervensi profesionalisme dari Lembaga Sensor Film Nasional kita yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita tidak ingin mengintervensi," katanya.
"We will be clarifying if it was needed. But the principle, the government does not want to intervene in the professionalism of the National Film Censorship Institute of us who have been carrying out duties in accordance with existing regulations. We do not want to intervene," he said.
"Dan klarifikasinya pun tidak akan jauh berbeda dari apa yang telah disampaikan juru bicara Menteri Luar Negeri RI, beberapa waktu lalu," katanya.
"And the clarification is not going far different from what has been presented spokesman Minister of Foreign Affairs, some time ago," he said.
Sebelumnya, juru bicara Deplu, Teuku Faizasyah, mengatakan kasus kematian lima wartawan asing di Timor Timur tahun 1975 itu sudah selesai dengan kesimpulan bahwa kematian mereka karena kecelakaan.
Earlier, State Department spokesman, Teuku Faizasyah, said the deaths of five foreign journalists in East Timor in 1975 had been completed with the conclusion that their deaths were due to accidents.
"Indonesia tidak melihat adanya suatu kepentingan untuk membuka kasus ini lagi. Sudah disimpulkan bahwa kematian kelima wartawan asing tersebut adalah karena kecelakaan bukan disengaja," katanya.
"Indonesia does not see the existence of an interest to open this case again. It was concluded that the deaths of five foreign journalists was because the accident was not intentional," he said.
Kasus kematian lima wartawan Australia di Balibo kembali menguji ketahanan fondasi hubungan bilateral RI-Australia setelah Polisi Federal Australia (AFP) resmi menyelidiki tuduhan kejahatan perang dalam kasus yang populer disebut "Balibo Five" itu.
The case of the death of five Australian journalists in Balibo again test the resilience of the foundation of bilateral relations RI-Australia after the Australian Federal Police (AFP) official investigating alleged war crimes in a case popularly called "Balibo Five" were.
Berbagai media cetak dan elektronika Australia menjadikan investigasi AFP terhadap kasus "Balibo Five" serta pandangan publik Australia dan tanggapan pemerintah dan parlemen Indonesia atas keputusan AFP itu.
Various print and electronic media make Australia the AFP investigation into the case of "Balibo Five" and the Australian public views and responses Indonesian government and parliament over the AFP's decision.
Dalam pernyataan persnya, AFP menyebutkan investigasi kasus "Balibo Five" sudah dimulai pada 20 Agustus 2009 dan pihak keluarga lima wartawan yang tewas tahun 1975 ini sudah diberitahu pada 8 September 2009.
In a press statement, the AFP says the investigation cases of "Balibo Five" was started on August 20, 2009 and the family of five journalists killed in 1975 who has been notified on September 8, 2009.
Sementara itu, Minister Counselor Fungsi Pensosbud KBRI Canberra, Raudin, mengatakan sikap resmi KBRI Canberra atas masalah "Balibo Five" sejalan dengan apa yang telah disampaikan Juru Bicara Deplu RI di Jakarta, Teuku Faizasyah.
Meanwhile, Minister Counselor Embassy Canberra Pensosbud function, Raudin, said the official stance on the issue Embassy Canberra "Balibo Five" in line with what has been delivered RI State Department spokesman in Jakarta, Teuku Faizasyah.